Kebijakan revitalisasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, berdampak pada terbitnya undang-undang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan atau UU No.16/2006 tentang SP3K. Hal ini makin mengukuhkan betapa pentingnya sistem penyuluhan dalam pembangunan pertanian.

Hal ini diharapkan mampu memperkuat dan mempertegas peran penyuluh pertanian sebagai profesi yang dapat dilaksanakan secara profesional.

Dengan demikian, harapan pemerintah yang mengisyaratkan adanya efisiensi kinerja aparat melalui kebijakan ” miskin struktur – kaya

fungsi” yang menghendaki fungsionalisasi dan profesionalisasi SDM, telah mendekati kenyataan. Hal ini ditunjukkan dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri  Pengawasan Pembangunan dan Pemberdayaan Aparatur Negara (Menkowasbangpan)  yang saat ini dikenal dengan Kementerian   PAN  dan RB  yang mengatur tentang jabatan fungsional untuk rumpun ilmu hayati pertanian (RIHP).

Kebijakan yang  pengaturan  dalam penataan sumberdaya manusia pertanian dalam  rangka mendukung program pembangunan pertanian,  demikian pula  pada pendidikan pertanian  untuk  dalam berperan  untuk : pencapaian swasembada  dan swasembada berkelanjutan, peningkatan diversifikasi pangan,  peningkatan nilai tambah daya saing dan ekspor,  peningkatan kesejahteraan petani.   Untuk  mendukung program ini  diantaranya  ditentukan  peran penyelenggaran penyuluhan pertanian  yang meliputi :  memfasilitasi proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha;  mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumberdaya lainnya;  meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha;   menumbuhkembangkan  kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan;

membantu memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha;  menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan;  melembagaan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan.

Dalam  rangka memenuhi penataan  ketenagaan  penyuluh pertanian  menjadi  bagian  yang  diharapkan  mewujudkan  setiap  desa  satu  penyuluh pertanian

Kondisi  ketenagaan   penyuluhan  yang terdiri dari penyuluh   : swadaya : 8.344 orang ;  penyuluh  PNS : 27.697 orang   ;  penyuluh honorer  1.251 orang;   THL – TBPP  21.585 orang.   Total  tenaga penyuluh  50.533 orang.  Jumlah desa  82.274  sedangkan desa terisi baru ada 34.164.    Khususnya untuk  Penyuluh  PNS   akan terus  menurun  karena kondisi  memasuki  masa purna,   sedangkan  mengangkatan CPNS untuk tenaga penyuluh  relatif  kecil.  Keadaan ini akan segera  menurunkan jumlah  tenaga penyuluh pertanian.  Dibagian lain  sekitar 2,6 juta  pegawai dalam jabatan fungsional umum yang diarahkan  ke  fungsional tertentu,  kondisi di atas tersebut juga  peluang  untuk menambah fungsional   penyuluh pertanian.

Kondisi  yang ada dan   kebijakan  untuk  pemenuhan tenaga penyuluh pertanian dijadikan    Sekolah Tinggi Penyuluhan  Pertanian (STPP)   sebagai  pusat untuk  menggodok para calon penyuluh yang profesional, inovatif,  kreatif dan berwawasan  global.  Untuk penyelenggaraan didasakan dengan ;  Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional  Nomor 20 Tahun  2003; Keputusan Presiden  Nomor  58 tahun 2002 Tentang Pendirian STPP Magelang; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/permentan/OT.140/10/2008 tanggal 8 Oktober 2008 Tentang : perubahan atas keputusan Menteri  Pertanian No.553/Kpts/OT.210/9/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 214/Kpts/OT.140/4/2004 tentang Statuta STPP Magelang.